SIDRAP.SUARAGURUSULSELNEWS.COM—Dua kepala daerah di Sulawesi menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bupati Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dan Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, secara tegas menyatakan keberpihakan mereka terhadap keberlangsungan status dan kesejahteraan PPPK.
Dalam berbagai kesempatan, kedua bupati tersebut menegaskan bahwa tidak akan ada pemutusan kontrak bagi PPPK. Mereka memastikan bahwa status para tenaga honorer yang telah diangkat menjadi PPPK tetap aman, serta kesejahteraannya menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan langkah berani demi memberikan kepastian nasib bagi PPPK. Ia menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal retorika, melainkan tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tidak ada pemutusan kontrak, status aman, dan kesejahteraan PPPK adalah harga mati. Ini adalah komitmen kami untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi mereka,” tegasnya.
Senada dengan itu, Bupati Polewali Mandar juga menunjukkan sikap tegas dalam menjaga stabilitas tenaga PPPK di wilayahnya. Ia menilai bahwa PPPK memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Langkah kedua kepala daerah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, terutama para tenaga PPPK yang selama ini mengharapkan kejelasan status dan jaminan keberlanjutan kerja mereka.
Dengan komitmen tersebut, diharapkan para PPPK dapat bekerja lebih optimal tanpa rasa khawatir, serta terus memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan daerah.(*)
